NUMALANGID, Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terus menjadi agenda penting dalam berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu instrumen yang dirancang untuk mendukung upaya tersebut adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui sistem ini, sekolah diharapkan mampu melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan, mengidentifikasi berbagai kekurangan, dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur. Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah SPMI benar-benar menjadi instrumen penggerak mutu di sekolah, atau justru berhenti sebagai kumpulan dokumen administratif?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi SPMI di banyak sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan madrasah, masih belum berjalan sebagaimana tujuan awalnya. Berbagai dokumen seperti peta mutu, rencana pemenuhan mutu, hingga laporan evaluasi sering kali disusun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan supervisi, monitoring, atau akreditasi. Akibatnya, dokumen yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan justru berakhir sebagai arsip yang jarang digunakan dalam proses perbaikan pembelajaran.
Fenomena tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor utama adalah masih terbatasnya pemahaman guru dan tenaga kependidikan terhadap esensi SPMI. Tidak sedikit guru yang memandang SPMI sebagai pekerjaan administratif tambahan yang menyita waktu dan energi. Mereka belum melihat hubungan langsung antara proses penjaminan mutu dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang berlangsung di kelas. Ketika SPMI dipersepsikan sebagai beban administratif, maka sulit berharap sistem ini dapat menjadi instrumen perubahan yang efektif.
Di sisi lain, pola implementasi yang cenderung bersifat top-down turut memperkuat persoalan tersebut. Berbagai kebijakan yang dirancang di tingkat pusat sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan keragaman kondisi dan kesiapan sekolah. Sekolah dituntut memenuhi berbagai standar mutu, tetapi tidak selalu mendapatkan pendampingan yang memadai untuk menerjemahkan standar tersebut ke dalam praktik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah belum tumbuhnya budaya mutu di lingkungan sekolah. Padahal, SPMI sejatinya bukan sekadar seperangkat prosedur atau dokumen, melainkan sebuah budaya yang menempatkan refleksi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari kehidupan organisasi. Sayangnya, budaya tersebut belum mengakar kuat. Evaluasi diri sekolah kerap dilakukan sebagai formalitas administratif sehingga tidak mampu menghasilkan gambaran objektif mengenai kondisi nyata yang dihadapi sekolah.
Jika kondisi ini terus berlangsung, SPMI berpotensi berubah menjadi ritual tahunan yang kehilangan makna. Sekolah sibuk menyusun laporan, tetapi kualitas pembelajaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Guru mengisi berbagai instrumen dan formulir, tetapi tidak memperoleh ruang yang cukup untuk melakukan refleksi dan pengembangan praktik mengajar.
Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan ruh SPMI sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan.
Pertama, perlu dilakukan reorientasi pemahaman bahwa SPMI merupakan alat refleksi dan perbaikan, bukan sekadar kewajiban administratif. Guru harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses penjaminan mutu karena merekalah yang berhadapan langsung dengan proses pembelajaran. Pengalaman dan temuan guru di kelas perlu menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan mutu sekolah.
Kedua, pendampingan yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi implementasi SPMI. Pelatihan yang bersifat sesaat tidak cukup untuk membangun pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. Sekolah membutuhkan pendampingan yang kontekstual agar mampu menerjemahkan konsep-konsep penjaminan mutu ke dalam praktik yang relevan dengan kebutuhan mereka.
Ketiga, hasil evaluasi mutu harus terhubung secara langsung dengan proses pembelajaran. Temuan yang diperoleh dari evaluasi diri sekolah seharusnya menjadi dasar perbaikan perangkat ajar, strategi pembelajaran, asesmen, hingga pengembangan kompetensi guru. Dengan demikian, SPMI tidak berhenti pada dokumen, tetapi menghasilkan perubahan nyata di ruang kelas.
Keempat, kepemimpinan kepala sekolah memegang peran yang sangat menentukan. Kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola administrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak budaya mutu. Kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya budaya mutu di sekolah.
Kelima, penyederhanaan instrumen SPMI perlu dipertimbangkan. Terlalu banyak format dan dokumen sering kali membuat sekolah lebih fokus pada pemenuhan administrasi daripada substansi perbaikan mutu. Instrumen yang sederhana, adaptif, dan mudah digunakan akan membantu sekolah menjalankan SPMI secara lebih efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan SPMI tidak dapat diukur dari tebalnya dokumen yang tersimpan di lemari sekolah. Keberhasilan sesungguhnya terlihat dari perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, meningkatnya kompetensi guru, serta berkembangnya capaian belajar peserta didik. SPMI harus menjadi cermin yang membantu sekolah melihat dirinya secara jujur, bukan sekadar etalase untuk memenuhi penilaian pihak luar.
Ketika SPMI mampu dihidupkan sebagai budaya, bukan sekadar sistem administratif, maka peningkatan mutu pendidikan tidak lagi berhenti pada tataran wacana. Ia akan tumbuh secara nyata dari ruang-ruang kelas, melalui proses refleksi, perbaikan, dan pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan.
Penulis: Jihan Nur Millasari
