NUMalangID – Mutu pendidikan senantiasa menjadi agenda strategis dalam pembangunan bangsa. Beragam kebijakan dirancang untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan mampu memberikan layanan berkualitas kepada peserta didik. Dalam kerangka inilah, sistem penjaminan mutu pendidikan dikembangkan sebagai instrumen untuk mengawal standar, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul sebuah paradoks yang patut mendapat perhatian serius: semakin kuat tuntutan akuntabilitas administratif, belum tentu semakin baik pula kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik.
Paradoks ini tampak nyata dalam praktik sehari-hari di banyak satuan pendidikan. Penjaminan mutu kerap dipahami sekadar sebagai serangkaian aktivitas administratif, mulai dari pengumpulan data, penyusunan laporan, pengisian instrumen evaluasi, hingga penyediaan berbagai dokumen pendukung untuk kepentingan akreditasi dan pemantauan. Menjelang proses evaluasi eksternal, sekolah biasanya disibukkan dengan upaya melengkapi berkas dan bukti fisik yang dianggap merepresentasikan mutu lembaga.
Memang tidak dapat dimungkiri bahwa dokumentasi merupakan bagian penting dari tata kelola pendidikan yang akuntabel. Namun, persoalan muncul ketika dokumen berubah dari sarana menjadi tujuan. Ketika mutu pendidikan lebih banyak diukur melalui kelengkapan administrasi ketimbang kualitas pengalaman belajar peserta didik, maka orientasi penjaminan mutu berpotensi bergeser dari substansi menuju formalitas belaka.
Paradoks ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan capaian hasil belajar peserta didik Indonesia. Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa performa peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Hanya sekitar 25 persen peserta didik Indonesia yang mencapai tingkat kompetensi minimum dalam membaca, dan sekitar 18 persen dalam matematika. OECD bahkan mencatat bahwa hasil PISA Indonesia tahun 2022 termasuk yang terendah sepanjang sejarah partisipasi Indonesia dalam asesmen tersebut.
Tentu saja, data tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan telah gagal. Namun, fakta ini mengingatkan bahwa keberadaan berbagai instrumen evaluasi, akreditasi, dan pelaporan belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Dengan kata lain, sistem mutu yang semakin kompleks tidak selalu berbanding lurus dengan mutu belajar yang semakin baik.
Padahal, hakikat mutu pendidikan sesungguhnya tidak tersimpan dalam lemari arsip ataupun folder digital. Mutu pendidikan hidup dalam interaksi bermakna antara guru dan peserta didik. Mutu terlihat ketika peserta didik mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, berkarakter baik, dan tumbuh sesuai potensinya. Mutu tidak hanya tampak pada apa yang tertulis dalam laporan, tetapi terutama pada apa yang terjadi di ruang kelas.
Di sinilah letak paradoks yang sesungguhnya. Sekolah dapat dinilai telah memenuhi berbagai indikator administratif, tetapi peserta didik belum tentu memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Guru dapat menghasilkan berbagai laporan pembelajaran, tetapi belum tentu memiliki ruang yang cukup untuk melakukan refleksi pedagogis yang mendalam. Akuntabilitas administratif memang diperlukan dalam tata kelola pendidikan modern, tetapi ketika administrasi menjadi tujuan utama, substansi pendidikan justru berisiko tersisihkan.
Fenomena ini juga berkaitan erat dengan beban administratif yang masih dirasakan banyak guru. Berbagai laporan, instrumen, dan dokumen sering kali menyita waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk merancang pembelajaran inovatif, melakukan asesmen formatif, atau memberikan pendampingan individual kepada peserta didik. Akibatnya, guru dihadapkan pada dilema antara memenuhi tuntutan birokrasi dan mengoptimalkan proses pembelajaran.
Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemerintah sesungguhnya telah berupaya menggeser paradigma penjaminan mutu dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju pendekatan berbasis data. Kehadiran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta Platform Rapor Pendidikan merupakan langkah strategis untuk menjadikan peningkatan mutu sebagai proses yang berkelanjutan. Rapor Pendidikan dirancang tidak sekadar menampilkan capaian satuan pendidikan, tetapi juga membantu sekolah mengidentifikasi masalah, merefleksikan akar persoalan, dan menyusun langkah pembenahan melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD). Bahkan, dalam perkembangannya, Rapor Pendidikan semakin diposisikan sebagai instrumen utama untuk memotret mutu layanan pendidikan secara komprehensif, mulai dari hasil belajar, kualitas pembelajaran, hingga iklim satuan pendidikan.
Namun, tantangan terbesar bukan lagi terletak pada ketersediaan instrumen, melainkan pada bagaimana instrumen tersebut dimanfaatkan sebagai alat refleksi dan perbaikan. Ketika SPMI, SPME, akreditasi, dan Rapor Pendidikan hanya dipandang sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi, semangat transformasi yang terkandung di dalamnya berisiko kehilangan makna. Sebaliknya, apabila data digunakan untuk membangun budaya evaluasi diri dan pengambilan keputusan berbasis bukti, maka penjaminan mutu dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pembelajaran yang sesungguhnya.
Persoalan ini menegaskan bahwa penjaminan mutu perlu direorientasi. Fokus utama tidak seharusnya pada kelengkapan dokumen, melainkan pada sejauh mana sistem tersebut mampu mendorong perubahan nyata dalam praktik pembelajaran. Dokumen mutu seharusnya berfungsi sebagai alat refleksi dan pengambilan keputusan, bukan sekadar bukti kepatuhan terhadap regulasi.
Pemikiran tokoh manajemen mutu seperti W. Edwards Deming memberikan pelajaran penting dalam konteks ini. Deming menegaskan bahwa mutu tidak dapat dicapai melalui inspeksi dan pengendalian administratif semata. Mutu harus dibangun melalui budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang melibatkan seluruh unsur organisasi. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini mengandung makna bahwa evaluasi, akreditasi, dan berbagai instrumen mutu harus menjadi sarana pembelajaran organisasi yang mendorong perubahan, bukan sekadar mekanisme pengawasan.
Lebih jauh, tantangan pendidikan abad ke-21 menuntut redefinisi terhadap konsep mutu itu sendiri. Mutu pendidikan tidak lagi cukup diukur melalui kepatuhan terhadap standar administratif, tetapi juga melalui kemampuan sekolah dalam mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan karakter peserta didik. Indikator-indikator tersebut jauh lebih dekat dengan realitas pembelajaran dibandingkan sekadar kelengkapan dokumen.
Bagi pendidikan Islam, pembahasan mengenai mutu memiliki dimensi yang lebih luas. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan manusia yang unggul secara akademik, tetapi juga insan yang berakhlak mulia. Dalam tradisi Islam dikenal konsep ihsan, yaitu melakukan setiap pekerjaan secara optimal dan penuh tanggung jawab karena kesadaran akan pengawasan Allah SWT. Nilai inilah yang semestinya menjadi ruh penjaminan mutu pendidikan. Mutu bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur, melainkan komitmen moral untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi setiap peserta didik.
Karena itu, reformasi penjaminan mutu pendidikan perlu diarahkan pada penguatan budaya mutu, bukan sekadar budaya administrasi. Evaluasi harus menghasilkan pembelajaran organisasi, bukan hanya laporan. Akreditasi harus menjadi sarana refleksi dan perbaikan, bukan sekadar pencapaian status. Guru perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk berinovasi dan berfokus pada pembelajaran, sementara sistem penjaminan mutu harus dirancang agar mendukung, bukan membebani, proses pendidikan.
Pada akhirnya, paradoks penjaminan mutu pendidikan tidak terletak pada keberadaan standar, akreditasi, maupun sistem evaluasi. Paradoks itu muncul ketika energi pendidikan lebih banyak dihabiskan untuk membuktikan mutu daripada membangun mutu. Ketika sekolah sibuk menghasilkan dokumen, sementara ruang kelas belum mengalami perubahan yang berarti, maka yang tumbuh adalah budaya kepatuhan, bukan budaya kualitas.
Sudah saatnya penjaminan mutu dikembalikan pada tujuan hakikinya, yaitu memastikan setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, berkualitas, dan memanusiakan. Sebab, mutu pendidikan yang sesungguhnya tidak lahir dari banyaknya dokumen yang berhasil disusun, melainkan dari perubahan nyata yang terjadi dalam diri peserta didik. Di ruang kelas, bukan di lemari arsip, masa depan pendidikan sedang ditentukan.
Penulis: Fitroturohmawati, Akademisi
