numalang.id – Saya menulis ini bukan sebagai pengamat, bukan pula sebagai orang yang duduk di kursi empuk kepengurusan wilayah. Saya hanya kader Ansor di sebuah ranting, tempat yang jauh dari sorot kamera televisi dan jauh dari gedung ber-AC tempat para kiai sepuh bermusyawarah. Tapi dari sinilah, dari ranting yang sunyi ini, saya ingin menitipkan sedikit cerita untuk Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang sedang berlangsung di Tambakberas, Jombang.
Ketika Panggung Besar dan Ranting Kecil Berjarak
Setiap lima tahun, hajatan besar ini datang. Ribuan muktamirin berkumpul, presiden hadir memberi amanat, dan media memberitakannya dari pagi hingga malam. Tapi di ranting, kami hanya menonton dari layar telepon genggam, membaca berita demi berita, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan di sana atas nama kami.
Ironinya, keputusan yang lahir dari muktamar itu justru akan paling terasa dampaknya di ranting seperti tempat saya berpijak. Ketika kepengurusan di atas gaduh, yang bingung menentukan sikap adalah pengurus anak cabang dan ranting. Ketika terjadi silang sengketa kepemimpinan, yang kerap kena getahnya lebih dulu adalah kader di lapangan, yang harus tetap menjalankan program, tetap momong warga, sementara induk organisasinya sendiri sedang tidak akur.
Saya bukan ingin menuding siapa pun. Saya hanya ingin bertanya dengan jujur, sejauh mana suara dari ranting benar benar didengar ketika arah besar organisasi ini ditentukan.
Antara Sistem yang Diperdebatkan dan Ranting yang Diam
Salah satu isu yang paling ramai dibicarakan menjelang dan selama muktamar kali ini adalah soal sistem pemilihan kepemimpinan, apakah Ketua Umum PBNU sebaiknya tetap dipilih langsung oleh muktamirin, ataukah ikut ditentukan lewat mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi seperti yang sudah lebih dulu berlaku untuk Rais Aam. Perdebatan ini bukan perkara baru. Sejak diperkenalkan pada Muktamar Jombang 2015, sistem tersebut lahir dari niat baik almarhum KH Sahal Mahfudz, yang ingin menjauhkan pemilihan pemimpin tertinggi NU dari bayang bayang politik uang.
Niat itu mulia. Tapi saya, sebagai kader di ranting, punya kegelisahan lain yang jarang dibahas di podium podium diskusi. Siapa pun sistem yang dipilih, pertanyaannya tetap sama, apakah ranting dan anak cabang benar benar dilibatkan sebagai subjek, atau hanya menjadi angka administratif yang disebut saat penghitungan suara.
Sosiolog Jerman, Robert Michels, pernah mengemukakan gagasan yang dikenal sebagai hukum besi oligarki, bahwa organisasi besar sekalipun lahir dari cita cita demokratis, cenderung berujung pada konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite seiring waktu. Saya tidak sedang menuduh NU jatuh ke jurang itu. Tapi gagasan itu terasa relevan untuk direnungkan bersama, sebagai pengingat bahwa organisasi sebesar NU, dengan jutaan anggota dari ranting hingga wilayah, perlu terus menjaga agar kedaulatan itu tidak menyempit hanya menjadi milik segelintir orang di lingkaran dalam.
Ukhuwah yang Diajarkan, Kontestasi yang Disaksikan
Sejak kecil kami diajarkan bahwa NU berdiri di atas semangat ukhuwah, persaudaraan yang melampaui kepentingan kelompok. Ada hadis yang sering dikutip para kiai di majelis majelis kami, riwayat Bukhari dan Muslim, yang menggambarkan bahwa perumpamaan orang orang beriman dalam hal saling mencintai dan mengasihi adalah seperti satu tubuh, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan demam dan tidak bisa tidur.
Kalimat itu bukan sekadar hiasan retorika pengajian. Bagi saya, itu adalah ujian nyata bagi organisasi ini setiap lima tahun sekali. Jika benar NU adalah satu tubuh, maka gaduh di pucuk pimpinan seharusnya dirasakan sebagai luka bersama, bukan sekadar berita yang lewat di linimasa. Dan jika benar ukhuwah itu nyata, maka semestinya proses menuju kepemimpinan baru tidak meninggalkan bekas retak yang harus ditanggung ranting selama lima tahun berikutnya, seperti yang pernah terjadi setelah muktamar sebelumnya.
Saya percaya, muktamar yang ideal bukan diukur dari seberapa meriah selebrasinya, atau seberapa besar tokoh nasional yang hadir membuka acaranya. Ia diukur dari seberapa utuh organisasi ini pulang ke rumah masing masing setelah palu diketuk, tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan secara tidak adil, dan tanpa ada ranting yang harus menanggung dampak dari pertikaian yang bukan mereka mulai.
Titip Harap dari Ranting
Kepada siapa pun yang nanti terpilih memimpin PBNU untuk lima tahun ke depan, izinkan saya, kader pinggiran ini, menitipkan sedikit harapan. Jangan biarkan ranting hanya menjadi penonton dan pelaksana instruksi. Dengarkan kami, ajak kami bicara, bukan hanya saat menjelang muktamar untuk menghimpun dukungan, lalu dilupakan begitu kepengurusan baru terbentuk.
Seorang kolumnis NU pernah menuliskan gagasan bahwa muktamar sejatinya bukan sekadar forum rutin keagamaan, melainkan peristiwa sosial politik yang sarat makna, tempat bertemunya berbagai kepentingan dan strategi yang melampaui batas normatif keulamaan. Saya sepakat dengan pandangan itu. Tapi justru karena itulah, semakin besar kepentingan yang bertemu di sana, semakin penting pula suara suara kecil dari ranting untuk tetap didengar, agar muktamar tidak berubah menjadi milik segelintir kepentingan semata.
Saya menulis coretan ini dari pinggiran, dengan penuh cinta pada organisasi yang telah membesarkan saya sejak remaja. Bukan untuk menggugat, tapi untuk mengingatkan, bahwa NU yang saya kenal dan saya khidmahkan setiap hari di ranting, adalah NU yang sederhana, yang bekerja diam diam tanpa panggung, dan yang percaya bahwa persaudaraan selalu lebih besar dari kekuasaan.
Semoga Muktamar Jombang ini benar benar menjaga marwah itu, bukan hanya dalam tema yang tertulis di spanduk, tapi dalam laku yang bisa kami rasakan sampai ke ranting.
