Jumat sering kali disebut sebagai hari penuh berkah, namun dalam panggung dinamika organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), ia tak jarang berubah menjadi “Jumat Keramat”—sebuah momentum krusial di mana keputusan-keputusan besar dilahirkan, diuji, sekaligus menentukan arah peradaban umat.
Di balik riuk-pikuk pemilihan sosok pemimpin atau “nahkoda” NU, ada satu elemen yang kerap terabaikan oleh publik awam, padahal menjadi benteng pertahanan utama: Tata Tertib (Tatib) Pemilihan.
Tatib: Lebih dari Sekadar Aturan Main
Tatib pemilihan nahkoda NU bukan sekadar deretan pasal formalitas dalam dokumen persidangan. Ia adalah kompas moral dan filosofis. Di dalam susunan pasal-pasalnya, terkandung mekanisme yang menentukan apakah proses suksesi akan berjalan sejuk, bermartabat, dan sarat nilai ahlussunnah wal jama’ah, atau justru terjebak dalam pragmatisme politik kekuasaan.
Penjaga Kemurnian Tradisi: Tatib yang dirancang dengan matang memagari jam’iyyah dari intervensi asing, kepungutan politik praktis, dan transaksi pragmatis yang merusak marwah ulama.
Penyeimbang Garis Syuriyah dan Tanfidziyah: Melalui aturan seperti sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) maupun musyawarah mufakat, tatib menjaga agar kepemimpinan spiritual (Syuriyah) tetap menjadi pengarah utama eksekutif organisasi (Tanfidziyah).
Mengapa Penentu Nasib Umat?
NU bukan sekadar organisasi kemasyarakatan biasa; NU adalah rumah bagi puluhan juta warga nahdliyin dan pilar penyangga kebangsaan Indonesia. Siapa pun yang terpilih menjadi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU akan memegang kemudi atas:
1. Arah Keagamaan Moderat: Menjaga wawasan keislaman yang ramah, toleran, dan merangkul di tengah arus ekstremisme global.
2. Kesejahteraan Sosial & Pendidikan: Mengelola ribuan pesantren, sekolah, perguruan tinggi, serta basis ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.
3. Kompas Moral Bangsa: Menjadi suara jernih yang memberikan nasihat kebangsaan kepada penyelenggara negara tanpa kehilangan independensi.
Oleh karena itu, ketika Tatib Pemilihan disahkan pada “Jumat Keramat”, setiap pasal yang disepakati secara langsung mengunci jalan masa depan NU—apakah kapal besar ini akan berlayar tenang menembus samudera zaman, atau justru goyah disapu gelombang kepentingan.
Pada akhirnya, keandalan Tatib Pemilihan adalah cermin dari kedewasaan berdemokrasi khas pesantren: menempatkan hikmah, keteladanan ulama, dan kemaslahatan umat di atas segala ambisi.
Penulis M.Gufron Ketua LTN NU Kab Malang
