NUMALANGID – Pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto pada 1946, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy’ari berpidato tentang urusan yang amat duniawi. Ia membicarakan negara, tentara, hingga siapa yang hendak mengaturnya. Menurut Firdaus (2021), yang menyadur catatan KH Saifuddin Zuhri, ia meminta para ulama menaikkan tingkat berpikir melampaui tingkat berpikir umat pada masa itu.
Dengan menukil risalah Abu Bakar, ia menggambarkan bahwa semula Khulafaur Rasyidin memikirkan pasar, lalu di Madinah memikirkan soal militer dan negara. Jika ulama enggan, urusan itu akan dipegang orang luar.
Sementara itu, pada waktu lain, menurut kesaksian KH Abdurrahman Badjuri, ia memimpin mujahadah pada malam hari di Wisma F, Tebuireng. Hauqalah dibaca seratus kali, disusul Alam tara, dengan niat agar pasukan Belanda menyerah.
Dari sini tampak satu sosok dengan dua isyarat yang terlihat berjeda: yang satu berbicara tentang siasat, yang lain bermunajat. Sebetulnya, apa yang menyatukan keduanya?
Pertanyaan itu tidak dapat dijawab sebelum kita menyepakati nama bagi etika yang bekerja di dalamnya. Tanpa nama itu, kita hanya menumpuk cerita yang terlepas atau kekonyolan semu.
Literatur semacam ini kerap dikenal sebagai profetik. Dari pembacaan itu, saya mengikhtisarkan satu praanggapan: yang menyatukan dua isyarat tadi adalah mentalitas yang mengikat dimensi lahir tindakan sosial-historis dengan dimensi batin disiplin spiritual dan orientasi transendental sehingga keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Berkenaan dengan silang-lagah tentang rumusan istilah itu, kita sebetulnya jatuh pada interpretasi Kuntowijoyo yang menerjemahkan ciri umat terbaik dalam QS Ali Imran: 110. Firman Ilahi tersebut ditakwil sebagai ilmu sosial profetik yang memiliki padanan amar ma’ruf sebagai humanisasi, nahi munkar sebagai liberasi, dan iman kepada Allah sebagai transendensi.
Humanisasi memulihkan martabat manusia dari dehumanisasi. Liberasi membebaskan manusia dari belenggu sistem pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, transendensi menjadikan Allah sebagai rujukan tertinggi bagi keduanya agar nilai tidak bergantung pada kelompok yang dominan.
Dua paradigma ekstrinsik dalam kerangka ini juga menunjuk ke arah yang sedang saya cari. Objektivikasi adalah sisi lahir, sedangkan transendensi merupakan dimensi batin.
Saya sadar, kerangka ini lahir dari ilmu sosial, bukan dari kajian genealogi kepesantrenan. Karena itu, saya memakainya sebagai alat baca, bukan sebagai klaim bahwa Kiai Hasyim bekerja dengan rumusan Kuntowijoyo. Kerangka ini semata-mata saya posisikan sebagai perangkat baca, bukan sebagai klaim bahwa KH Hasyim Asy’ari merumuskan gagasannya dengan skema Kuntowijoyo.
Dari posisi analitis tersebut, saya mengajukan pertanyaan mendasar: dari mana dimensi batin itu muncul?
Pertama, tarekat. Mengutip Dhofier (2011), pesantren layaknya tarekatsentris. Artinya, pesantren menjadi ruang bagi kepatuhan terhadap syariat yang disertai wara’i dan riyadhah. Praktik itu dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran profetik melalui peneladanan para nabi. Hasilnya adalah kesalehan asketik yang diharapkan berjalan harmonis dengan aspek lahiriah.
Kedua, bertolak dari Al-Farabi, penyempurnaan akal dipahami sebagai lintasan bertahap yang bermuara pada kesadaran transendental, yakni titik temu antara kecerdasan profetik dan kecerdasan sufistik.
Dalam kerangka ini, yang dipersoalkan bukan kenabian sebagai jabatan (nubuwwah) yang telah paripurna dengan khatamun nubuwwah, melainkan kualitas profetik sebagai kapasitas kesadaran yang terbuka untuk diupayakan secara filosofis.
Pembacaan demikian melandasi pijakan pada ungkapan masyhur bahwa salat adalah mikraj orang-orang beriman. Ungkapan itu menggeser mikraj dari peristiwa historis yang telah selesai menjadi pengalaman spiritual yang senantiasa dapat dihadirkan melalui praktik ubudiah.
Bertolak dari dua hipotesis tersebut, saya sampai pada satu pemahaman: batin yang dimaksud adalah capaian yang dilatih, bukan keadaan perasaan yang hadir dengan sendirinya.
Jika demikian, latihan itu semestinya meninggalkan jejak pada cara seseorang bertindak. Jejak tersebut dapat ditelusuri pada Kiai Hasyim Asy’ari. Kiprahnya mencakup bidang politik melalui MIAI dan Masyumi, bidang kemiliteran melalui Hizbullah dan Sabilillah, bidang ekonomi melalui Nahdlatut Tujjar, serta pendidikan dan penyatuan umat.
Akan tetapi, inventarisasi kiprah tersebut belum menjelaskan dimensi batin. Yang lebih informatif bagi perumusan ini adalah pola pembacaan situasi melalui kias historis-keagamaan. Misalnya, perpecahan umat Islam dianalogikan dengan Perang Hunain, keengganan berjuang sekelompok orang dengan sikap pasukan Thalut menghadapi Jalut, pembangunan negara dengan penataan Madinah pascahijrah, dan kemerdekaan dengan Fathu Makkah.
Pola ini diperkuat oleh praktik mujahadah yang berpijak pada iqtida’, yakni meneladani kepasrahan para nabi, dari Ibrahim hingga Nabi Muhammad dalam Perang Badar.
Apabila pola ini dibaca berurutan, tampak satu logika yang sama bekerja dalam dua adegan pembuka tadi. Situasi kini dibaca melalui kehidupan Nabi, lalu keputusan diambil dari bacaan itu, baik berupa pidato muktamar maupun wirid pada malam hari.
Batin berfungsi sebagai lensa; lahir adalah apa yang dikerjakan setelah melihat melalui lensa itu. Karena pola tersebut berulang di ruang yang berbeda dan bekerja pada tingkat cara menalar, saya memilih menyebutnya mentalitas. Cara membaca dunia semacam inilah yang kerap dikeluhkan hilang dari ruang publik kita.
Cara termudah menguji apakah dua sisi itu memang harus bersama adalah dengan membayangkan salah satunya hilang.
Jika batin ada tetapi lahir tidak, orang berdiam di balik bilik kontemplasi sementara dunia berjalan tanpa dirinya. Sebenarnya, tujuan kenabian bukan puncak spiritualitas, melainkan menyelamatkan umat dari dirinya sendiri. Manusia diciptakan sebagai khalifah yang memakmurkan bumi, bukan surga.
Sebaliknya, jika lahir ada tetapi batin tidak, orang terus bergerak tanpa pegangan etis. Karena itu, kehilangan batin dapat disebut sebagai aktivisme yang kehilangan jangkar. Dua peringatan dari arah yang berlawanan ini menguatkan dugaan bahwa yang penting adalah ikatannya.
Meski begitu, saya perlu jujur soal batas paradigma ini. Fazlur Rahman pernah berpendapat bahwa pengalaman mistik Nabi terutama terjadi pada periode Makkah, sedangkan di Madinah yang menonjol adalah pembangunan masyarakat. Jika benar, teladan Nabi sendiri berlangsung berurutan, bukan serentak.
Dengan demikian, cara Kiai Hasyim menyatukan keduanya sekaligus mungkin merupakan sebuah syarahan terhadap tradisi pesantren itu sendiri. Ada pula pembacaan lain: tarekat digunakan para kiai sebagai cara berpolitik untuk menyembunyikan sikap antikolonial dari kecurigaan penjajah. Jika demikian, ikatan lahir-batin itu bisa menjadi strategi.
Karena itu, dalam pidatonya di Purwokerto, Kiai Hasyim menyebut bahwa menjadi alim dan pemimpin tidaklah cuma-cuma. Ada perhitungannya, dan perhitungan itu sudah dimulai di dunia, sebelum akhirat.
Jika Makkah adalah tempat batin ditempa dan Madinah tempat nilai itu diuji di tengah masyarakat, maka perhitungan di dunia adalah ujian Madinah. Ukurannya bukan seberapa banyak wirid dibaca, melainkan apa yang berubah bagi umat karena wirid itu.
Lalu, apa artinya semua ini bagi pesantren kita?
Bagi pesantren mana pun yang melangsungkan pengajian, salat berjamaah, riyadhah, dan kerja bagi masyarakat sekitar, ukuran profetik sebetulnya tidak terletak pada atribusi profetik yang tampak, seperti sarung, kitab kuning, atau kultus kenamaan santrinya. Ukurannya terletak pada ada atau tidaknya sambungan di antara bahan-bahan itu.
Apakah santri yang dilatih bangun malam juga diajarkan dan menyadari untuk membaca persoalan kampungnya dengan teladan Nabi sebagai sudut pandang? Apakah kiai yang mengajak prihatin juga berani bicara ketika ada manusia yang direndahkan?
Inilah ukuran yang saya turunkan sendiri dari paradigma Kuntowijoyo dan pidato Kiai Hasyim. Ala kulli hal, masih sanggupkah kita memikul dua sisi itu sekaligus dalam pesantren? Dan adakah yang menyadari ketika salah satunya mulai terlepas?
Penulis: Muhammad Ariby Zahron
